Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan formulasi
baru dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2013
mendatang. Tahun depan, SNMPTN hanya dilakukan dengan jalur undangan.
SNMPTN jalur tulis di hapus.
Kebijakan menetapkan menghapus SNMPTN jalur ujian tulis merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 34 Tahun 2010. Dalam Peraturan Menteri tersebut dinyatakan penerimaan mahasiswa baru di PTN melalui dua skema, yaitu SNMPTN dan/atau jalur mandiri.
Dihubungi di Jakarta kemarin, Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Djoko Santoso menuturkan, pihaknya memang akan menghapus SNMPTN jalur tulis untuk tahun depan. Dia menerangkan sesuai dengan peraturan meteri, tahun depan seleksi masuk PTN dibagi menjadi dua. Yaitu SNMPTN dengan pagu 60 persen dari total kuota nasional, dan seleksi jalur mandiri dengan pagu 40 persen.
Mantan rektor ITB itu menegaskan, pagu 60 persen untuk SNMPTN tadi dilaksanakan dengan jalur undangan semuanya. "Untuk yang jalur mandiri (40 persen dari kuota, red) kita serahkan ke majelis rektor," ucap Djoko. Nantinya seluruh kampus negeri melalui majelis rektor diberi wewenang untuk mengelola, apakah sebagian dari pagu seleksi mandiri akan dipakai jalur tulis secara nasional atau digabung sekalian dengan jalur undangan.
Djoko mengingatkan, pagu 60 persen untuk SNMPTN itu adalah batas bawah atau minimum. Artinya, jalur SNMPTN ini boleh lebih dari pagu yang ditetapkan itu. Sedangkan pagu 40 persen untuk jalur mandiri itu adalah batas atas.
Ketentuan menghapus SNMPTN jalur ujian tulis menurut Djoko menjadi bagian dari skema menjadikan nilai ujian nasional (unas) sebagai ketentuan penerimaan mahasiswa baru. "Kita mendukung integrasi nilai unas untuk acuan menerima mahasiswa baru," kata dia. Seperti diketahui, dalam SNMPTN jalur undangan mahasiswa yang diterima dilihat dari nilai unas dan rapor semester III, IV, dan V.
Djoko lantas menjelaskan, skema SNMPTN 2013 yang seluruhnya untuk jalur undangan harus benar-benar diperhatikan pihak sekolah. Sebagai perbandingan, Djoko mengatakan dalam SNMPTN tahun ini pagu mahasiswa baru yang diterima melalui jalur undangan hanya 35 persen, sisanya untuk SNMPTN jalur ujian tulis.
Menurut Djoko, ada konsekwensi tinggi pada sistem baru SNMPTN 2013 nanti. Yaitu, pihak sekolah dilarang main-main untuk mengatrol nilai siswa. Sebab, resiko untuk sekolah yang terbukti mengatrol nilai rapor siswa dilarang ikut SNMPTN jalur undangan selama tiga tahun berturut-turut.
Dampak dari aturan ini, siswa lulusan sekolah yang di-blacklist panitia SNMPTN karena curang hanya bisa masuk PTN melalui jalur mandiri. Akibatnya, seperti diketahui biaya kuliah untuk jalur mandiri ini biasanya lebih mahal dibandingkan jalur SNMPTN. "Perubahan sistem ini adalah bentuk meningkatnya kepercayaan kami. Mohon jangan dirusak," kata dia.
Kebijakan menetapkan menghapus SNMPTN jalur ujian tulis merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 34 Tahun 2010. Dalam Peraturan Menteri tersebut dinyatakan penerimaan mahasiswa baru di PTN melalui dua skema, yaitu SNMPTN dan/atau jalur mandiri.
Dihubungi di Jakarta kemarin, Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Djoko Santoso menuturkan, pihaknya memang akan menghapus SNMPTN jalur tulis untuk tahun depan. Dia menerangkan sesuai dengan peraturan meteri, tahun depan seleksi masuk PTN dibagi menjadi dua. Yaitu SNMPTN dengan pagu 60 persen dari total kuota nasional, dan seleksi jalur mandiri dengan pagu 40 persen.
Mantan rektor ITB itu menegaskan, pagu 60 persen untuk SNMPTN tadi dilaksanakan dengan jalur undangan semuanya. "Untuk yang jalur mandiri (40 persen dari kuota, red) kita serahkan ke majelis rektor," ucap Djoko. Nantinya seluruh kampus negeri melalui majelis rektor diberi wewenang untuk mengelola, apakah sebagian dari pagu seleksi mandiri akan dipakai jalur tulis secara nasional atau digabung sekalian dengan jalur undangan.
Djoko mengingatkan, pagu 60 persen untuk SNMPTN itu adalah batas bawah atau minimum. Artinya, jalur SNMPTN ini boleh lebih dari pagu yang ditetapkan itu. Sedangkan pagu 40 persen untuk jalur mandiri itu adalah batas atas.
Ketentuan menghapus SNMPTN jalur ujian tulis menurut Djoko menjadi bagian dari skema menjadikan nilai ujian nasional (unas) sebagai ketentuan penerimaan mahasiswa baru. "Kita mendukung integrasi nilai unas untuk acuan menerima mahasiswa baru," kata dia. Seperti diketahui, dalam SNMPTN jalur undangan mahasiswa yang diterima dilihat dari nilai unas dan rapor semester III, IV, dan V.
Djoko lantas menjelaskan, skema SNMPTN 2013 yang seluruhnya untuk jalur undangan harus benar-benar diperhatikan pihak sekolah. Sebagai perbandingan, Djoko mengatakan dalam SNMPTN tahun ini pagu mahasiswa baru yang diterima melalui jalur undangan hanya 35 persen, sisanya untuk SNMPTN jalur ujian tulis.
Menurut Djoko, ada konsekwensi tinggi pada sistem baru SNMPTN 2013 nanti. Yaitu, pihak sekolah dilarang main-main untuk mengatrol nilai siswa. Sebab, resiko untuk sekolah yang terbukti mengatrol nilai rapor siswa dilarang ikut SNMPTN jalur undangan selama tiga tahun berturut-turut.
Dampak dari aturan ini, siswa lulusan sekolah yang di-blacklist panitia SNMPTN karena curang hanya bisa masuk PTN melalui jalur mandiri. Akibatnya, seperti diketahui biaya kuliah untuk jalur mandiri ini biasanya lebih mahal dibandingkan jalur SNMPTN. "Perubahan sistem ini adalah bentuk meningkatnya kepercayaan kami. Mohon jangan dirusak," kata dia.
1 comments:
penyeleksian mahasiswa baru melalui jalur ungangan dengan bergantung pada kombinasi nilai rapor dan UN tidaklah bisa dijadikan sebuah acuan, mengaapa saya bisa berkata seperti itu? yang pertama, saya akan membahas mengenai nilai rapor, ada banyak sekolah yang ada di sekitar saya pastinya dan mungkin di provinsi dimana saya tinggal yang melakukan permainan dalam pemberian nilai rapor, para guru di sekolah menulis nilai rapor siswa dengan menggunakan pensil sehingga ketika ingin mengikuti jalur undangan pihak guru dan siswa mulai merubah dan menaikkan nilai rapor siswa, dan ini terjadi di tempat di mana saya tinggal dan tidak menutup kemungkinan juga dilakukan di sekolah2 lain di Indonesia, kemudian mengenai Nilai UN,peerintah memang telah menggerakan sistem 20 paket untuk mengurangi terjadinya kecurangan pada tahun ini, namun apakah pemerintah yakin bahawa progra ini akan berhasil? karena menurut saya program ini hanya akan menggegerkan oknum2 jahat dan licik namun tdak akan membuat mereka erhenti untuk melakukan kecurangan ataupun jera, karena menurut pengalaman teman sya ketika di SMP, 1 hari sebelum pelakanaan UN, semua siswa akan dikupulkan di aula atau di lapangan dan kemudian diberi tahu paket siswa masing2 dan diberi tahu pula nomor hp guru/ oknum2 yang bisa dipinta kunci jawaban untuk paket yang mereka punya, jadi kalau menurut saya penambahan paket bisa diselesaikan dengan penabahan oknum tambahan dalam melakukan kecurangan ketika UN. Kemudian kepada Pemerintah, saya mohon tinjauan ulang untuk keputusan ini, karena akan banyak yang dirugikan, terimakasih.
Post a Comment