Bupati Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Hasto Wardoyo enggan menemui seorang warga yang meminta bantuan keringanan pengobatan bagi anaknya, Dionesius Rendi Derang (3) warga Dusun Depok, Desa Sukoreno, Kecamatan Sentolo, Selasa, yang menderita sakit jantung dan paru-paru.
Sukini, hingga empat jam menunggu didepan kantor bupati supaya dapat bertemu langsung untuk meminta keringanan dan pembebasan biaya rumah sakit. Namun, Sukini tidak diizinkan bertemu, bahkan salah seorang petugas pengamanan mengusir dia.
Ia tidak patah semangat, dan terus berjuang untuk mendapatkan keringanan pengobatan Dionesius Rendi Derang yang menderita jantung dan paru-paru sejak lahir. Ia mengatakan, setiap bulan anaknya harus menjalani terapi dan pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wates karena penyakit yang diderita. Biaya yang harus di keluarkan tiap bulannya antara Rp40 ribu hingga Rp50 ribu.
"Pekerjaan suami hanya seorang buruh sawah yang pendapatannya tidak menentu. Kadang sehari mendapat upah kadang tidak, kalaupun ada pendapatan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak kami membutuhkan uang paling sedikit Rp40 ribu belum kalau panas atau sakit sesak nafas," katanya.
Ia mengatakan, Satu bulan lalu, anak saya dirawat di RSUD Wates selama enam hari dengan biaya Rp810.000, dan hingga saat ini biaya pengobatan belum dapat dibayar karena tidak memiliki uang. "Kami tidak punya uang sama sekali untuk membayar biaya pengobatan. Kami sudah putus asa untuk mengobati penyakit anak kami, kami hanya berpikir meminta permohonan bantuan kepada bupati yang seorang dokter," katanya.
Untuk mendapatkan pengobatan gratis untuk anaknya, dirinya telah mencari surat keterangan miskin untuk mencari keringanan pengobatan dari tingkat rukun tetangga (RT), kepada dusun, pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan surat dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kulon Progo daerah pilihan Sentolo, Kasdiono.
"Namun surat keterangan miskin dari lembaga pemerintah desa hingga anggota dewan tidak mampu atau tidak dapat digunakan untuk mencari keringanan pengobatan bagi anak saya. Dulu saat pemilihan kepala daerah, beliau berjanji akan membebaskan biaya pengobatan dan akan membantu orang miskin, tetapi kenapa janji tidak ditepati," katanya.
Menurut dia, saat meminta keterangan dan pembebasan biaya pengobatan anaknya di pemerintahan Kulon Progo yakni di bidang Kesejahteraan Pemerintah, Bagian Umum, Sekretaris Daerah Kulon Progo, hanya diminta untuk menanggung biaya sendiri karena biaya yang dikeluarkan kurang dari Rp1 juta.
"Pegawai kantor pelayanan hanya bertanya soal surat keterangan miskin, padahal semua keterangan miskin sudah ada. Kami hanya ingin meminta keringanan dan pembebasan pengobatan bagi anak saya," katanya sambil meneteskan air mata.
Padahal dalam program 100 hari kerjanya, Hasto Wardoyo berjanji dalam bidang kesehatan Pemerintahan Kulon Progo di bawah kepemimpinannya akan menambah jumlah penerima jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang sebelumnya hanya 25.000 jiwa menjadi 50.000 jiwa.
"Masyarakat Kulon Progo dari keluarga pra sejahtera yang belum menerima Jamkesda sebanyak 250.000 jiwa, untuk program 100 hari kerja, kami akan mentargetkan jumlah penerima Jamkesda mencapai 50.000 jiwa. Selain itu, kami akan meminta Rumah Sakit Umum Daerah Wates untuk memberikan pelayanan cepat kepada pasien," katanya pada saat dilantik menjadi Bupati Kulon Progo Periode 2011-2016 pada 24 Agustus 2011.
Sukini, hingga empat jam menunggu didepan kantor bupati supaya dapat bertemu langsung untuk meminta keringanan dan pembebasan biaya rumah sakit. Namun, Sukini tidak diizinkan bertemu, bahkan salah seorang petugas pengamanan mengusir dia.
Ia tidak patah semangat, dan terus berjuang untuk mendapatkan keringanan pengobatan Dionesius Rendi Derang yang menderita jantung dan paru-paru sejak lahir. Ia mengatakan, setiap bulan anaknya harus menjalani terapi dan pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wates karena penyakit yang diderita. Biaya yang harus di keluarkan tiap bulannya antara Rp40 ribu hingga Rp50 ribu.
"Pekerjaan suami hanya seorang buruh sawah yang pendapatannya tidak menentu. Kadang sehari mendapat upah kadang tidak, kalaupun ada pendapatan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak kami membutuhkan uang paling sedikit Rp40 ribu belum kalau panas atau sakit sesak nafas," katanya.
Ia mengatakan, Satu bulan lalu, anak saya dirawat di RSUD Wates selama enam hari dengan biaya Rp810.000, dan hingga saat ini biaya pengobatan belum dapat dibayar karena tidak memiliki uang. "Kami tidak punya uang sama sekali untuk membayar biaya pengobatan. Kami sudah putus asa untuk mengobati penyakit anak kami, kami hanya berpikir meminta permohonan bantuan kepada bupati yang seorang dokter," katanya.
Untuk mendapatkan pengobatan gratis untuk anaknya, dirinya telah mencari surat keterangan miskin untuk mencari keringanan pengobatan dari tingkat rukun tetangga (RT), kepada dusun, pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan surat dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kulon Progo daerah pilihan Sentolo, Kasdiono.
"Namun surat keterangan miskin dari lembaga pemerintah desa hingga anggota dewan tidak mampu atau tidak dapat digunakan untuk mencari keringanan pengobatan bagi anak saya. Dulu saat pemilihan kepala daerah, beliau berjanji akan membebaskan biaya pengobatan dan akan membantu orang miskin, tetapi kenapa janji tidak ditepati," katanya.
Menurut dia, saat meminta keterangan dan pembebasan biaya pengobatan anaknya di pemerintahan Kulon Progo yakni di bidang Kesejahteraan Pemerintah, Bagian Umum, Sekretaris Daerah Kulon Progo, hanya diminta untuk menanggung biaya sendiri karena biaya yang dikeluarkan kurang dari Rp1 juta.
"Pegawai kantor pelayanan hanya bertanya soal surat keterangan miskin, padahal semua keterangan miskin sudah ada. Kami hanya ingin meminta keringanan dan pembebasan pengobatan bagi anak saya," katanya sambil meneteskan air mata.
Padahal dalam program 100 hari kerjanya, Hasto Wardoyo berjanji dalam bidang kesehatan Pemerintahan Kulon Progo di bawah kepemimpinannya akan menambah jumlah penerima jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang sebelumnya hanya 25.000 jiwa menjadi 50.000 jiwa.
"Masyarakat Kulon Progo dari keluarga pra sejahtera yang belum menerima Jamkesda sebanyak 250.000 jiwa, untuk program 100 hari kerja, kami akan mentargetkan jumlah penerima Jamkesda mencapai 50.000 jiwa. Selain itu, kami akan meminta Rumah Sakit Umum Daerah Wates untuk memberikan pelayanan cepat kepada pasien," katanya pada saat dilantik menjadi Bupati Kulon Progo Periode 2011-2016 pada 24 Agustus 2011.
Sumber : Republika.co.id
0 comments:
Post a Comment